Lpmarena.com— Mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk ‘Aksi Bersama Rakyat’ di sepanjang Jalan Malioboro hingga depan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (20/2). Aksi ini menolak kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya pemangkasan anggaran pendidikan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Perwakilan Lingkar Studi Sosialis (LSS), Ma’ruf, menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak seharusnya dipotong demi kepentingan program pemerintah. Ia mempertanyakan mengapa anggaran militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak dikurangi, serta mengapa gaji presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak mengalami pemotongan.
“Lebih baik merampingkan kementerian yang tidak efektif atau menggabungkannya. Staf khusus (Stafsus) juga tidak begitu penting,” ujar Ma’ruf kepada Arena.
Ia menyayangkan rezim hari ini yang lebih mengutamakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ketimbang pendidikan gratis. Padahal MBG bukan kebutuhan fundamental masyarakat. Menurutnya, penyediaan makanan seharusnya menjadi kewajiban negara tanpa mengorbankan sektor lain, seperti pendidikan.
“Dalam perspektif kami, negara harus memberi makan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari makan pagi, makan siang sampai makan malam. Terus tempat tinggal, pekerjaan, itu harus diberikan oleh negara,” tegasnya.
Senada dengan itu, Firda Ainun dari Forum Cik Ditiro, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak pemangkasan anggaran pendidikan, yang dapat menyebabkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan pengurangan beasiswa. Ia menyoroti bahwa hal ini akan semakin menyulitkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, banyak masyarakat kurang mampu yang ingin mengakses pendidikan, tetapi biaya yang mahal membuat mereka tidak dapat melanjutkan studi. Beberapa bahkan harus menjual tanahnya demi membiayai pendidikan, padahal seharusnya pendidikan adalah hak setiap warga negara.
“Banyak mahasiswa yang bergantung pada beasiswa. Jika anggaran dipangkas, rakyat lagi yang harus bayar,” kata Firda.
Mengutip data dari Kompas.com dari 3,7 juta lulusan SMA, SMK, dan MA tiap tahunnya, baru 1,8 juta yang mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Jumlah ini menunjukkan ada sekitar 1,9 juta anak muda di Indonesia belum bisa merasakan bangku perkuliahan.
Ahmad Raditya, dosen Universitas Ahmad Dahlan (UAD), menambahkan bahwa efisiensi anggaran seharusnya difokuskan pada penghapusan penyalahgunaan dana, bukan pemotongan anggaran pendidikan.
Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebab dengan pendidikan yang maksimal, akan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.
“Yang seharusnya dikurangi adalah penyalahgunaan anggaran, bukan keseluruhan anggaran pendidikan untuk membiayai program MBG,” pungkas Radit.
Reporter Syifa Nurhidayah | Redaktur Ridwan Maulana | Fotografer Rizqina Aida