Lpmarena.com– Ratusan ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Jumat (26/9). Aksi dengan memukul panci ini menjadi simbol protes atas Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan massal yang menimpa ribuan siswa akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah.
Kalis Mardiasih, perwakilan Suara Ibu Indonesia menyoroti tata kelola program yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia menyebut program ini berjalan dengan pola sentralistik dan militeristik, tanpa melibatkan struktur kesehatan maupun komunitas lokal yang sudah terbiasa menangani isu gizi.
“Selama ini ibu-ibu kader PKK dan Posyandu sudah terbiasa mengurus gizi anak, tapi mereka tidak diajak ngobrol. Tau-tau muncul ribuan dapur fiktif yang ternyata dimiliki pejabat dan legislator daerah,” ujar Kalis.
Aktivis gender tersebut juga menilai program ini bukan hanya tergesa-gesa tetapi juga dipaksakan dengan memangkas anggaran penting lainnya; layanan korban KDRT, Kekerasan Seksual dan anak dipangkas demi mendanai MBG. Ia menambahkan, ribuan kasus keracunan tidak boleh dilihat sekedar angka, karena setiap korban adalah anak-anak yang berangkat sehat namun pulang dalam keadaan sakit.
Retno, salah seorang ibu yang ikut aksi menyebut program MBG justru menimbulkan kecemasan baru bagi orang tua karena kualitas makanan yang tidak layak dan membahayakan kesehatan anak. Ia bahkan menilai makanan tersebut lebih buruk dibanding nasi kucing yang lebih murah, bergizi, dan tidak menimbulkan keracunan.
Lebih jauh, Retno menyinggung aspek transparansi dan orientasi program, “ini (MBG, red) untuk keuntungan siapa? Saya mempertanyakan kalau ini untuk keuntungan orang tua. Ini hasil yang buruk. Dan ini sudah terbukti karena progresifnya cuma mau populis. Kalau dilanjutkan, dari perut, rakyat bisa melawan,” tegasnya.
Data menunjukkan jumlah korban keracunan terus bertambah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sedikitnya 6.452 siswa menjadi korban hingga 21 September 2025. Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui ada 4.711 korban dari 45 kasus di berbagai provinsi. Lebih jauh, dalam pantauan Suara Ibu Indonesia, total korban disebut mendekati 8.000 anak sepanjang Januari-September 2025.
Kalis menilai persoalan ini semakin pelik karena biaya pemulihan korban keracunan ditanggung keluarga korban. Ini menunjukkan kelalaian penyelenggara negara dalam menjalankan program MBG.
“Secara hukum, siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Apakah komandan area? misalnya ada keracunan, pertanggungjawabannya ke siapa? Hak korban dan pemulihan korban itu apa saja? Semua belum ada,” ujarnya saat diwawancarai ARENA.
Melalui rilis resmi, Suara Ibu Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama: menghentikan program MBG yang sentralistik dan militeristik; meminta pertanggungjawaban presiden, BGN, SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), dan dapur penyelenggara; pembentukan tim pencari fakta sesuai mandat UU kesehatan; pengusutan praktek rante dan dugaan korupsi; serta pengembalian peran pemenuhan gizi anak kepada komunitas kesehatan dan daerah.
Meski desakan untuk menghentikan MBG menguat, melansir kompas.id, pemerintah nyatakan program MBG tetap berjalan. Wakil Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Juri Ardiantoro bahkan menegaskan bahwa MBG tidak akan dihentikan. Masalah-masalah yang muncul di lapangan, katanya, akan diperbaiki tanpa menghentikan program. Pernyataan ini bertentangan dengan tuntutan peserta aksi yang menekankan penghentian total agar tidak ada korban baru.
Reporter Aqeela Jangkar Kemilauva | Redaktur Wilda Khairunnisa