Lpmarena.com— Pagi itu, kabut yang semula menyelimuti Ujungalang perlahan terangkat, digantikan sinar matahari yang mulai terasa terik. Dari kejauhan, desa ini tampak sepi.
Bagi orang yang baru pertama kali datang, suasananya terasa asing, bahkan sedikit menegangkan. Layaknya pulau Sabaody dalam serial anime One Piece. Terlebih, untuk sampai ke sana harus menyeberangi laut. Namun, suasananya langsung berubah tatkala warga di sana menyambut saya dengan hangat. Saya sempat singgah ke rumah sesepuh desa untuk sowan, lalu melanjutkankan perjalanan menuju lapangan, tempat warga untuk berkumpul.
Desa Ujungalang terletak persis di samping Lapas Narkotika Nusakambangan. Menurut cerita warga, desa ini lahir dari sedimen laut yang mengeras menjadi daratan dan sudah ditempati oleh leluhur warga sejak zaman Mataram—jauh sebelum Nusakambangan dijadikan pulau penjara. Karena itu, Desa Ujungalang bukanlah permukiman baru, melainkan sudah dihuni secara turun-temurun oleh nenek moyang warga.
Walaupun warga sudah tinggal lama di sana, fasilitas umum seperti jalan dan listrik masih sangat terbatas. Bahkan untuk sekadar mendapatkan kebutuhan pokok saja masih kesulitan. Maka tak jarang bila warga harus menyeberang pulau untuk membeli keperluan. Meski begitu, di tanah itu juga warga menggantungkan hidupnya, lantaran warga di sana banyak yang berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Namun, tanah itu kini dipertaruhkan. Melalui program food estate pemerintah yang digadang-gadang sebagai solusi krisis pangan, justru membawa ancaman bagi warga Ujungalang. Pasalnya, program lumbung pangan itu malah merampas ruang hidup mereka. Pemerintah, melalui pengelola Lapas Nusakambangan, memaksa warga untuk segera meninggalkan tanah yang selama ini mereka tinggali.
Perlawanan warga tidak mudah. Mereka harus berhadapan dengan aparat, mulai dari pengelola lapas, polisi, hingga intel, yang sering datang untuk mengintimidasi warga. Upaya-upaya itu dilakukan pemerintah supaya warga segera meninggalkan tanah tersebut. Bahkan menurut pengakuan warga, beberapa rumah warga sempat dijarah oleh aparat.
Situasi semacam ini membuat hidup warga terasa dua kali lebih berat. Pasalnya, warga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga keluarga. Dan di sisi lain, warga juga harus berjuang mempertahankan lahan mereka dari ancaman penggusuran.
Tepat pada Hari Tani Nasional, Rabu (24/9) sekitar pukul 09.00 WIB, warga di sana yang tergabung dalam Barisan Petani dan Nelayan Kampung Laut (BATA Laut) menggelar upacara simbolik. Upacara ini digelar dalam sebagai bentuk refleksi sekaligus untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang selama ini dirampas negara.
“Kami warga masyarakat Ujungalang, melaporkan telah terjadi perampasan tanah di tempat tinggal kami. Petani-petani kecil sedang gelisah dan minta diproses sesuai riwayat tanah tersebut. Laporan selesai,” ucap salah seorang warga yang saat itu menjadi komandan upacara.
Mardiem, salah seorang warga lain, menuturkan upacara itu adalah refleksi. Ia merasakan bahwa desanya, tempat ia tinggal, semakin jauh dari keadilan. Padahal menurutnya, ia bersama seluruh warga Ujungalang hanya ingin diakui sebagai bagian warga Indonesia dan juga memastikan hak-hak mereka untuk tidak diambil.
Di sela-sela upacara itu, saya melihat banyak polisi yang berdiri di sekitar lapangan. Menurut kabar, mereka sudah disiapkan sejak pagi guna mengawasi upacara yang dilakukan warga. Meski diawasasi polisi, hal itu tidak kemudian membuat keberanian warga surut.
Sekitar pukul 11.30 WIB, warga mulai beranjak dari lapangan menuju pelabuhan untuk kemudian melakukan aksi di Kantor ATR/BPN Cilacap. Perjalanan menyeberangi laut ditempuh sekitar 40 menit dengan menggunakan perahu kecil yang bergantian mengangkut warga.
Di atas perahu itu, saya berbincang dengan Nanang, seorang pemuda Ujungalang yang menjadi nahkoda. Ia bercerita bahwa sekali jalan, perahu membutuhkan sekitar dua liter solar. Meski begitu, Nanang terlihat semangat dan antusias, padahal saya tahu kalau tenaganya sudah terkuras habis karena harus bolak-balik antar mengantar warga. Bahkan, ia mengaku belum tidur karena harus bergantian dengan kawannya untuk menjemput saya bersama kawan-kawan Persma dari Jogja saat pertama kali datang.
Setibanya di pelabuhan seberang, warga melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan darat. Teriknya matahari tak menyurutkan semangat dan langkah warga untuk melawan kesewenang-wenangan pemerintah. Warga justru terlihat bergotong-royong memanggul spanduk, bekal makanan, dan peralatan aksi lainnya.
Sesampainya di Kantor ATR/BPN sebagai titik aksi, warga mulai membuat barisan sambil membawa poster berisi tuntutan dan keresahan mereka. Satu per satu warga bergantian berorasi. Ada yang menyuarakan kejelasan hak milik Kampung Laut, ada yang menyinggung hak generasi mendatang yang terancam, dan juga yang menyampaikan tuntutan lainnya.
Aksi hari itu, menurut Mardiem, bukan hanya tentang menolak proyek ambisi pemerintah, tetapi juga menjaga martabat sebagai warga negara. “Kami masih punya suara,” tegas Mardiem.
Meski warga Ujungalang hanya berjumlah 32 kepala keluarga (KK), suara mereka tak bisa dianggap kecil. Justru dari suara yang kerap diabaikan itulah lahir gema perlawanan yang makin besar—gema yang tidak mudah dipadamkan, sekalipun pemerintah memilih untuk tidak mendengarkan.
Sore itu, sekitar pukul 16.00, saya ikut pulang bersama warga. Perahu-perahu kembali bergerak menyusuri laut, membawa tubuh yang lelah namun hati yang teguh karena melawan ketidakadilan. Saat itulah saya tahu, perjuangan ini bukan sekadar cerita di negeri dongeng, melainkan napas panjang yang terus hidup di Kampung Laut.
Fotografer/Penulis Khirza Zubadil | Redaktur Ridwan Maulana