Lpmarena.com– Wacana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pati sebesar 250 persen menjadi titik balik kesadaran politik masyarakat setempat. Kebijakan yang semena-mena itu melahirkan gerakan masyarakat sipil yang menjadi oposisi terhadap arogansi pemerintah tersebut.
Jatmiko Sulistyo, perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), memaparkan persoalan politik bukan hanya sekadar pemilihan umum, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan. Ia mengklaim, rentetan peristiwa yang terjadi di Pati, mulai dari kebijakan yang merugikan masyarakat, kriminalisasi dan brutalitas aparat, menjadi embrio pentingnya kesadaran dan pemahaman politik bagi masyarakat.
“Ada kesadaran yang memantik masyarakat untuk belajar bagaimana menyikapi tentang politik yang berkaitan dengan kejadian-kejadian kemarin,” katanya saat diwawancarai ARENA, Minggu (25/01).
Sikap dan pernyataan Bupati Pati yang dinilai arogan, menurut Jatmiko, menjadi pemantik masyarakat akan pentingnya kesadaran politik. Hal itu membuat masyarakat Pati dituntut bersikap kritis terhadap kebijakan politik yang dilahirkan.
Tidak hanya itu, kesadaran dan pemahaman politik bagi masyarakat dinilai sangat penting. Pasalnya, menurut Jatmiko, supaya penyelenggara negara tidak membuat peraturan yang bisa merugikan masyarakat.
“Karena kalau masyarakat tidak melek politik, mereka (masyarakat, Red.) akan semakin tertindas oleh oknum-oknum yang berkepentingan,” tegasnya.
Penangkapan Bupati Sudewo menjadi tersangka kasus korupsi, lanjut Jatmiko, menjadi catatan khusus bagi AMPB. Ia menilai kejadian tersebut menjadi bukti bahwa kesadaran masyarakat mampu mengubah tatanan pemerintahan.
Meski dikenal sebagai kota yang relatif kecil, Jatmiko menuturkan, tingkat kesadaran politik masyarakat Pati dinilai cukup tajam dalam membaca pola kekuasaan yang terstruktur. Dari kesadaran dan pemahaman politik tersebut, menurutnya, bisa melahirkan gerakan masyarakat yang mengontrol penguasa.
“Dari rasa kekecewaan mereka itulah muncul gerakan ini sebagai wadah dari kesadaran tadi,” ujarnya.
Jurnalis sekaligus aktivis lingkungan, Farid Gaban, menilai perlawanan masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo dinilai sebagai embrio bagi kesadaran politik masyarakat di ranah nasional. Ia menyampaikan, kesadaran politik itu dimulai dari sikap kritis terhadap kebijakan publik yang merugikan masyarakat. Sikap kritis terhadap kebijakan publik adalah pintu awal untuk membangun kesadaran politik masyarakat.
Ia menyebut, peristiwa di Pati menjadi inspirasi bagi daerah lain mengenai pentingnya kesadaran dan pemahaman politik. Ia menceritakan, hal serupa terjadi di Kabupaten Trenggalek. Masyarakat Trenggalek ramai-ramai menyuarakan penolakan terhadap pengesahan KUHAP karena dianggap bisa mengkriminalisasi masyarakat yang kontra terhadap kebijakan pemerintah.
Maka, ia menilai kesadaran politik dipandang krusial agar masyarakat tidak selalunya menjadi objek oleh pemangku kebijakan. Lebih lanjut, menurutnya, penguatan kesadaran lokal dianggap penting untuk mengoreksi kebijakan yang rusak.
“Hal itu sekaligus memperjuangkan keadilan bagi para aktivis yang hingga kini masih mengalami penahanan,” pungkasnya saat diwawancarai ARENA pada Minggu (25/01).
Reporter Rizqina Aida | Redaktur Ridwan Maulana