Lpmarena.com– Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar rembuk warga dan bedah buku “Reset Indonesia” di Desa Ngablak, Cluwak, Pati pada Minggu (25/1). Forum ini menyoroti kesadaran solidaritas akar rumput atas gerakan aksi protes oleh warga pati dan keberlanjutannya di masa depan.
Farid Gaban, salah satu penulis buku “Reset Indonesia” menyampaikan, apa yang sedang terjadi di Pati menjadi contoh gerakan lokalitas yang kuat untuk mengembalikan demokrasi kepada rakyat. Hal ini bertolak dengan kondisi demokrasi sekarang yang dimonopoli oleh partai politik dominan.
“Semua partai ini (partai politik dominan) sama seperti sebuah perusahaan keluarga sebenarnya, jadi gak ada demokrasi,” ungkapnya.
Sembari menjelaskan isi buku, Farid memberikan tawaran alternatif dalam setup politik kenegaraan. Ia mencontohkan gerakan AMPB dapat bertransformasi sebagai partai lokal yang lebih aspiratif. Dengan begitu, keikutsertaan partai lokal dapat membawa kepentingan warga dalam ranah legislatif maupun eksekutif, alih-alih didominasi oleh partai yang dikendarai orang yang memiliki kuasa ekonomi saja.
Ia menambahkan, lokalitas ini lah yang akan menjadi kunci pembangunan untuk memperbaiki Indonesia. Ia berargumen, pendekatan pembangunan dengan model dari atas dan sentralistik telah lama salah digunakan. Menurutnya, otonomi akan jauh lebih substansial ketika dibangun dari bawah.
“Karena jika di partai politik gak demokratis, kenapa kita harus kasih semua kekuasaan di tangan dia?” Ungkapnya.
Senada dengan hal itu, pembicara dari Tim Reset Indonesia, Mellisa, menyebut gerakan warga Pati menjadi contoh bagus bagi daerah lain di Indonesia. Ia mengapresiasi penuh keberanian dan kekompakan masyarakat Pati dalam menentang ketidakadilan, hingga kemudian mendorong penangkapan bupati oleh KPK. Menurutnya, gerakan ini penting untuk dirawat dan disebarluaskan.
Ia menambahkan, melalui forum ini masyarakat sipil didorong untuk berimajinasi ulang tentang kekuasaan rakyat. Tidak lagi bersikap pasif, namun berani menentukan masa depan sendiri.
“Kalau masyarakat sipil yang selama ini terpecah bisa disatukan lewat rembuk warga, maka kita bisa membangun kedaulatan rakyat. Setiap daerah punya mimpi berbeda, tapi tujuannya sama, rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Presidium AMPB, Suharno, menceritakan awal mula gerakan protes ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap sikap pemerintah daerah yang arogan dan tidak berpihak kepada warga. Melalui kegelisahan yang sama ini, warga Pati mulai menghimpun diri hingga kemudian pecah demonstrasi besar di Pati pada Agustus tahun lalu.
Suharno menambahkan, melalui forum ini dimaksudkan dapat menjadi modal untuk meneruskan perjuangan dalam jangka panjang. Ia berharap dengan adanya dukungan tokoh-tokoh intelektual berguna sebagai modal pengetahuan bagi warga. Dengan begitu, kesadaran warga pati tidak hanya menjadi bentuk kritik sesaat, namun untuk memperjuangkan hal-hal lain seperti keadilan ekonomi, sosial, hukum, dan sebagainya.
“Karena tanpa kecerdasan, kita selamanya akan bodoh dan kebodohan itulah yang dimanfaatkan yang disenangi oleh pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini,” tandasnya.
Reporter Havines Orlando (magang) | Redaktur Ghulam Ribath