Lpmarena.com– Warga Kampung Laut, Cilacap, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menggelar Pelatihan Dasar Kampanye (PDK) pada Sabtu-Minggu (31/01-01/02). Kegiatan ini bertujuan memperkuat narasi warga Kampung Laut dalam menghadapi konflik agraria akibat klaim lahan sepihak oleh Lapas Nusakambangan yang akan digunakan untuk proyek food estate.
Wandi Syahputra, Tim Advokasi LBH Yogyakarta, menuturkan bahwa membangun kesadaran masyarakat mengenai hukum merupakan fondasi utama dalam upaya advokasi. Hal itu dianggap penting supaya masyarakat mampu memahami dan memperjuangkan hak-hak konstitusional sebagai warga negara.
“Dalam menangani kasus itu tidak hanya menangani secara legalistik, tapi bagaimana cara membangun kesadaran juga bagian daripada hukum. Di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Nah, warga harus memang sadar terhadap hukum yang ada,” ucapnya.
Ia menambahkan, pendidikan hukum ini diproyeksikan agar warga Kampung Laut mampu bersikap lebih kritis terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial dan konflik yang tengah dihadapi. Pasalnya, selama ini kerap muncul framing yang menyebut Kampung Laut dan Nusakambangan adalah tanah kosong sehingga perlu dialih fungsi sepihak oleh pemerintah.
Dengan banyaknya framing yang menyudutkan warga Kampung Laut di media sosial, lanjut Wandi, maka dibutuhkan media dan narasi alternatif untuk mengonter hal tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga dianggap penting agar konflik penggusuran lahan yang terjadi di Kampung Laut dapat diketahui oleh masyarakat luas.
“Framing-framing yang mereka lakukan bentuk dan polanya masih tetap sama. Nusakambangan tanah kosong, tidak berpenghuni, dan belum dikelola. Seperti itu. Jadi seolah-olah mereka coba untuk membangun narasi bahwa perlu nih dikelola, yang mengelola nanti bisa gerakan daripada narapidana,” tegas Wandi.
Tidak hanya itu, Ridwan Nawawi, Pemimpin Redaksi LPM Dialektika, menilai keberadaan media alternatif yang berasal dari warga menjadi sangat penting mengingat media arus utama sering kali tidak pernah merepresentasikan suara masyarakat. Pasalnya, media arus utama cenderung bias dan berpihak pada penguasa.
Maka, dengan adanya PDK bagi warga Kampung Laut dianggap berpotensi untuk mengampanyekan isu ke masyarakat luas. Selain itu, isu yang dikampanyekan oleh media alternatif atau media warga dianggap benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat.
“Kalau (media) warga itu kan untuk diri mereka sendiri. Ya memang benar jujur yang dirasakan oleh diri sendiri.” ujarnya.
Ahmad Nurul Lutfi, Tim Riset dan Penelitian LBH, mengungkapkan perjuangan warga dalam menghadapi konflik dengan negara kerap kalah di ruang publik. Hal itu lantaran narasi yang berkembang di masyarakat dan media sosial lebih berpihak pada kepentingan penguasa.
Ia juga berharap, dengan adanya acara ini media alternatif dari warga bisa lebih berkembang dalam menyuarakan isu sekitar. Karena, selain untuk mengampanyekan isu sekitar, media warga juga berguna untuk memberikan penyadaran hak konstitusional untuk masyarakat.
“Media ini harapannya nanti punya tiga prinsip ini ya, faktual, berkolaboratif dan juga koordinatif gitu ya,” pungkasnya.
Reporter Syifa Nurhidayah | Redaktur Ridwan Maulana | Foto Tim Dokumentasi Acara