Lpmarena.com— Wajah pendidikan tinggi di Indonesia dinilai tidak lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan hanya sekadar menjadi pencetak tenaga kerja untuk dunia industri. Penilaian itu diperkuat oleh wacana Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) yang ingin menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan dunia kerja. Hal itu disampaikan oleh Nuril Atieq, salah satu pembicara dalam diskusi publik bertajuk “Apakah Pendidikan Hanya Untuk Kerja?” yang digelar oleh Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) di selasar gedung MP UIN Sunan Kalijaga, Senin (27/04).
Nuril, perwakilan dari GNP, menjelaskan pergeseran orientasi pendidikan ini berakar dari bergabungnya Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional, World Trade Organization (WTO). Perjanjian tersebut mendorong privatisasi sektor jasa, termasuk di dalamnya ada pendidikan tinggi. Akibatnya, pendidikan tinggi diliberalisasi dan diperjualbelikan untuk kepentingan industri.
“Paradigma kampus hari ini tidak lagi berorientasi pada hal-hal yang bersifat moralitas, bukan untuk mencerdaskan, tapi justru untuk kepentingan pasar,” ujarnya.
Dilansir dari Tempo, Kemendikti berencana menutup sejumlah program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Langkah ini diambil untuk mengatasi kesenjangan antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi yang dibutuhkan di dunia kerja. Sebagai bagian dari upaya sinkronisasi tersebut, pemerintah akan mengevaluasi prodi yang tidak mendukung sektor prioritas nasional, seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.
Mengomentari hal itu, Nuril menganggap orientasi pendidikan tinggi bukan lagi untuk mencerdaskan masyarakat dari kebodohan. Dengan wacana penghapusan program studi tersebut, secara gamblang memperlihatkan ketundukan kampus pada kepentingan pasar. Ketundukan itu tercermin dari kebiasaan kampus yang kerap membanggakan alumninya yang berhasil masuk ke perusahaan besar sebagai tolak ukur keberhasilan.
“Misalkan si A kerja di Bank Indonesia, si B kerja di PT. Pertamina. Itu kemudian yang dibanggakan oleh kampus,” jelasnya.
Senada dengan itu, M. Diaz Habibie, ketua Dema UIN Suka, menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib program studi di kampusnya. Baginya, prodi ciri khas UIN yang berbasis integrasi-interkoneksi berpotensi terancam oleh wacana Kemendikti. Terlebih, sebagian besar mahasiswa UIN berasal dari rumpun ilmu sosial dan humaniora.
Selanjutnya, ia juga mempertanyakan apakah penghapusan prodi benar-benar menjadi solusi yang tepat atas persoalan ketidaksinkronan antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Sebab, beberapa negara yang pernah secara radikal menyesuaikan sistem pendidikannya dengan kebutuhan pasar justru mengalami kegagalan karena mengabaikan prodi-prodi yang melahirkan para pemikir.
“Akhirnya 15 hingga 20 tahun kemudian, negara-negara itu mengalami krisis inovasi karena sumber daya manusianya hanya terlatih pada hal-hal teknis,” jelasnya.
Berbeda pandangan dengan hal itu, Panji Mulkillah Ahmad, penulis buku Kuliah Kok Masih Mahal, justru menilai wacana penghapusan prodi tersebut adalah sebagai bentuk distraksi. Menurutnya, wacana serupa sudah berulang kali muncul tanpa pernah betul-betul dieksekusi. Ia mencontohkan pembatasan beasiswa LPDP yang menyasar jurusan berbasis industri, hingga pembukaan prodi baru yang khusus rumpun Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Namun, semua itu, kata Panji, tidak pernah sampai pada titik penutupan prodi yang dianggap tak relevan.
Lebih jauh, ia menilai wacana itu justru kontradiktif dengan logika kapitalisme itu sendiri. Dalam sistem kapitalisme, semua bidang ilmu pada akhirnya akan menemukan relevansi industrinya masing-masing. Bahkan, bidang yang selama ini dianggap tidak menghasilkan pun tetap punya nilai di dunia industri.
“Misalkan jurusan filsafat, dianggap tidak ada uangnya. Tapi teman saya yang bekerja sebagai kurator seni justru menggunakannya, karya seni yang biasa saja, begitu diberi kata-kata dan pendekatan filosofis oleh kurator, langsung terasa bermakna,” pungkasnya.
Diskusi ini diadakan dalam rangka menyambut Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Isu seputar pendidikan, ketenagakerjaan, serta gerakan mahasiswa turut dibahas dalam diskusi tersebut. Berbagai kalangan aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi juga hadir, seperti Dema, KMPD, GNP, dan Serikat Mahasiswa.
Reporter M. Afzaal Ali | Redaktur Ridwan Maulana