Lpmarena.com–Gerakan Nasional Pendidikan (GNP) dan Aliansi Mei Melawan adakan aksi dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta pada Jumat (01/05). Dalam aksi tersebut, massa menuntut pengembalian penuh dana pendidikan yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Umbu Djawa Takajiji, Humas GNP, mengungkapkan bahwa biaya pendidikan hanya 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain sedikit, faktanya, dana yang setara dengan 757,8 triliun itu tidak sepenuhnya digunakan untuk pelayanan pendidikan, melainkan sebagian dana dialokasikan untuk MBG.
“Kalau kita coba cek, dana pendidikan tidak sepenuhnya untuk pendidikan. Bahkan, anggaran yang paling besar itu di Badan Gizi Nasional (BGN),” ungkapnya.
Dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026, program MBG harus memakan biaya sebesar 335 triliun. Angka tersebut meningkat drastis dari Tahun 2025 yang hanya 71 triliun.
Namun, dilansir dari Tempo, dalam realisasinya, program MBG hingga April lalu telah memakan biaya sebanyak 70,2 triliun. Angka tersebut sebesar 20,9 persen dari alokasi dana MBG yang tahun ini ditetapkan Rp 335 triliun.
“Harapannya anggaran itu difokuskan pada pelayanan pendidikan,” kata Umbu.
Dengan anggaran MBG yang fantastis, Umbu menilai adanya ketimpangan prioritas pendanaan dari pemerintah. Ia sangat menyayangkan dana ratusan miliar hanya dihabiskan untuk program MBG. Sementara di sisi lain, terdapat banyak lulusan SMA atau sederajat yang gagal menempuh pendidikan tinggi akibat biaya kuliah yang mahal.
Menurut Umbu, hal itu diperparah dengan kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam peraturan tersebut negara memberikan hak otonomi kepada kampus untuk mencari sumber pendanaan secara mandiri yang berdampak pada naiknya besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Padahal yang bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi itu cuma 31%. Kalau coba diteliti lebih jauh, persoalan paling besarnya banyak terhalang oleh biaya. Difaktori oleh ekonomi. Sementara biaya pendidikan makin mahal,” jelasnya.
Selaras dengan itu, Muhamad Hafidudin, salah satu massa aksi, menjelaskan akar permasalahan pendidikan saat ini berasal dari anggaran pendidikan negara yang semakin sedikit. Sehingga ia menuntut pemerintah untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan mengembalikan anggaran pendidikan yang selama ini dialihkan untuk MBG.
Menurutnya, hal itu sebagai langkah awal untuk memaksimalkan kualitas pelayanan pendidikan. “Mengembalikan uang triliunan yang dipake MBG itu untuk pendidikan. Itu setidaknya jauh lebih baik untuk kondisi saat ini, meskipun itu bagian dari reforma minimum saja,” paparnya.
Menurut Hafid, pemangkasan anggaran pendidikan untuk program ambisius pemerintah dianggap tidak tepat. Pemangkasan anggaran tersebut berimbas langsung pada program pengembangan fasilitas pendidikan. Sehingga masih terdapat gaji guru dan dosen yang jauh dari standar kelayakan.
Lebih jauh, melalui aksi tersebut, Hafid menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan gratis dan berkualitas. Sehingga pendidikan dapat diakses merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Reporter Juni Triyani | Redaktur Ridwan Maulana