Lpmarena.com–Puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia turun ke jalan dalam aksi bertajuk “Jalan Sore Pukul Panci” di Bundaran UGM pada Selasa (08/09), untuk menolak dan segera menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) rezim Prabowo-Gibran.
Koordinator aksi, Kalis Mardiasih, mengatakan aksi massa kali ini sebagai respons atas kasus keracunan massal di beberapa daerah. Di lokasi yang sama, setahun lalu mereka pernah menggelar aksi sebagai respons atas kasus keracunan MBG di Bandung Barat yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).
“Waktu itu korbannya hampir 3.000 pelajar. Ternyata setelah satu tahun, korban keracunan massal dari proyek ini (telah) mencapai sekitar 43.000 dan tidak ada satupun yang diproses,” jelas Kalis.
Alih-alih melakukan pembenahan, keluh Kalis, pemerintah justru tetap melanjutkan program tersebut.
Dari Tugu Golong Gilig hingga bundaran UGM, massa aksi melakukan long march sambil memukul panci dengan sothil sebagai simbol perlawanan. Mereka juga mengajak pengguna jalan membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan aksi.
“Ibu-ibu sudah keluar rumah itu artinya negara sedang dalam masalah darurat. Kedua, membunyikan panci senyaring mungkin agar sampai kepada kekuasaan di Jakarta yang telinganya itu seperti tidak mendengar,” papar Kalis.
Selain ibu-ibu, aksi ini juga diikuti sejumlah akademisi, aktivis, serta berbagai elemen warga lainnya.
Listya, salah seorang massa aksi, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami kebijakan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka, termasuk program MBG.
“Jadi itu penting sekali kita dukung. Harapannya ada banyak orang tua dan guru yang peduli untuk tidak membiarkan anak-anaknya berada dalam risiko,” ujarnya.
Listya menilai program MBG sejak awal tidak memiliki riset yang cukup jelas. Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut.
“Karena ini tidak ada risetnya, apalagi menggunakan dana dari anggaran yang terlalu besar dan merugikan,” katanya.
Ia menilai, sikap diam justru dapat membuat masyarakat semakin jauh dari proses pengambilan kebijakan.
Hal senada disampaikan Riaz, seorang pensiunan guru. Ia datang bersama sejumlah rekan sesama pensiunan guru yang mengaku prihatin terhadap kasus keracunan MBG. Bersama rekan-rekannya, ia menggalang donasi berupa makanan ringan dan minuman untuk dibagikan kepada massa aksi.
Menurut Riaz, dana yang dialokasikan untuk MBG lebih tepat digunakan untuk membiayai sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap lebih mendesak. Salah duanya, kata dia, adalah memperbaiki infrastruktur pendidikan di sejumlah daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan beasiswa.
“Daripada uangnya untuk MBG, lebih bagus untuk beasiswa anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan MBG menyusul sejumlah kasus keracunan yang terjadi. Berbekal pengalamannya sebagai guru selama 32 tahun, Riaz menilai pemberian makanan kepada anak-anak semestinya tetap mengutamakan aspek keamanan pangan.
“Tidak usah pakai MBG saja orang tuanya sudah pada ngasih makan,” katanya.
Sejumlah perempuan menghadiri aksi dengan membawa alat masak dan poster (Foto: Ilham Khairun)
Kasus keracunan yang diduga berkaitan dengan MBG terus terjadi di sejumlah daerah. Laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya ada 43.838 pelajar mengalami keracunan setelah mengkonsumsi MBG sepanjang Januari 2025 hingga April 2026.
Paling anyar, petaka ini menimpa 269 siswa pelajar MTs dan SMP di Kecamatan Gembong, Pati. 216 siswa SMA 1 Tunjungan, Blora. Dan 69 siswa dari tiga sekolah di Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman.
Merespons banyaknya kejadian, Kepala BGN Sudaryono mengatakan bahwa sejumlah kasus telah masuk tahap penyelidikan dan beberapa di antaranya naik ke tahap penyidikan.
Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI pada 3 September 2026, Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyebut data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang tersebar di 36 provinsi dan 245 kabupaten/kota.
Charles menilai jumlah tersebut menunjukkan bahwa keracunan dalam program MBG tidak lagi dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan persoalan sistemik.
Di sisi lain, BGN menyatakan akan terus melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan MBG. Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, langkah tersebut belum membuat Suara Ibu Indonesia mengubah tuntutannya. Kalis menegaskan penghentian program tetap menjadi tuntutan utama sebelum dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Stop dulu, baru evaluasi total. Nggak evaluasi sedikit-sedikit sambil tetap berjalan keracunan,” tegasnya.
Kalis juga menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tidak mempertahankan program yang dinilai telah menimbulkan banyak persoalan.
“Punya malu. Proyekmu itu gagal. Punya malu lah,” pungkasnya.
Reporter Ilham Khairun | Redaktur Wildan Humaidyi | Foto Alif Abdurahman