Lpmarena.com – Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Malioboro beserta aktivis menyelenggarakan aksi parade senyap di halaman Teras Malioboro (TM) II. Aksi tersebut dilakukan pada Sabtu (28/10), bertepatan dengan perayaan Pemerintah DIY atas ditetapkannya Sumbu Filosofi sebagai warisan budaya dunia di Jalan Malioboro. Selama aksi, sembari menutup mulutnya dengan masker bertanda silang, massa aksi secara bergantian menandatangani spanduk bertuliskan “Petisi Rakyat Untuk Kesejahteraan PKL”.
Arif Usman, Ketua Paguyuban dan Koperasi Tridharma sekaligus koordinator aksi, mengatakan bahwa kesejahteraan PKL menjadi permasalahan mendasar yang belum terselesaikan sejak mereka dipindahkan dari jalur pedestrian ke TM II. Menurut Arif, sejak relokasi penurunan pendapatan PKL bisa mencapai 80 sampai 90 persen.
“Bahkan dua sampai tiga hari enggak laris, mereka sering. Makanya keluh kesah mereka akhirnya dituangkan di sini,” tutur Arif saat diwawancarai ARENA di halaman TM II.
Masalah kesejahteraan PKL di TM II bukan hanya karena penurunan pendapatan yang drastis. Dalam siaran persnya, dijelaskan bahwa permasalahan itu juga disebabkan infrastruktur yang tidak layak untuk dibuat berjualan, seperti lapak kecil yang atapnya bocor saat hujan, dan sangat tidak nyaman saat panas. Ditambah lagi dengan minimnya transparansi pemerintah dalam perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan, termasuk tentang validasi data pedagang.
Pada 18 September lalu, audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta memang telah menghasilkan terbentuknya panitia khusus yang bakal memvalidasi ulang data pedagang. Tapi menurut Arif, masih belum ada tindak lanjut dari panitia khusus tersebut. Karenanya aksi ini juga dilakukan untuk menuntut janji pemerintah pada aksi sebelumnya.
Muhammad Rakha Ramadhan, dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta yang juga turut aksi, mengatakan bahwa aksi ini memang keberlanjutan dari aksi-aksi sebelumnya.
“Karena dari beberapa kali aksi, dari beberapa kali turun, kita sampai hari ini masih belum melihat ada kebijakan yang signifikan, ada solusi yang konkrit ditawarkan oleh pemangku kebijakan,” tutur Rakha pada ARENA.
Yetti Martanti, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang datang di tengah aksi, menyampaikan bahwa program-program yang telah disusun pemerintah bertujuan untuk menyejahterakan semuanya, termasuk PKL Malioboro. Mulai dari promosi untuk peningkatan kunjungan sampai penyediaan fasilitas seperti air dan listrik. Yetti juga berterus terang untuk membuka ruang dialog dengan para pedagang dalam memecahkan persoalan Teras Malioboro II.
“Misalnya ada yang dianggap kurang dari penghasilan ya monggo kita bicara, diskusi tempatnya di mana. Kemudian apa yang harus kita optimalkan secara fasilitas dan sebagainya,” ucap Yetti di hadapan massa aksi. “Mungkin ada lagi apa secara teknis (yang masih perlu didiskusikan)? ya monggo kita lakukan bersama gitu. Nah ini mungkin yang bisa kami pastikan ke ibu bapak,” sambungnya.
Selain itu, Yetti juga menggarisbawahi bahwa dalam pengambilan kebijakan pemerintah tidak bisa mengakomodir satu persatu pedagang. Tapi sifatnya untuk semua pedagang di TM II. Karena, menurutnya, pemerintah ingin semuanya yang sejahtera, tidak satu dua pedagang saja.
Lebih lanjut, meski telah ditemui oleh pemangku kebijakan terkait, Rakha menyebut bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL belum selesai. Sebab komitmen dan janji tidak akan berarti apa-apa jika tidak diimplementasikan.
“Setelah jawaban ini, yang jelas satu: harus tetap memperkuat diri dan juga mengawal komitmen dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Perihal komitmen dan segala macam itu harus dikawal oleh teman-teman PKL,” pungkas Rakha.
Reporter Sadrah Tawang Mahari (magang) | Redaktur Mas Ahmad Zamzama N. | Fotografer Mas Ahmad Zamzama N.