Lpmarena.com—Aksi Kamisan ke-804 digelar dengan tajuk petisi “Selamatkan Indonesia dari Kepentingan dan Ambisi Kekuasaan Jokowi, Keluarga, serta Kroni-kroninya: Kembalikan Indonesia untuk Kepentingan Rakyat Seluruhnya”, pada Kamis (01/02) di Tugu Yogyakarta. Petisi tersebut menuntut diselamatkannya demokrasi dan konstitusi di Indonesia.
Petisi tersebut menyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998: sarat kepentingan dan juga praktik nepotisme, bahkan dinilai sama sekali tidak mewakili kepentingan rakyat melainkan demi kepentingan segelintir elit saja. “Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana tertuang di dalam Konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga,” tulis petisi itu.
Selain itu, petisi juga menyoal sejarah kelam rezim orde baru yang otoriter sehingga menimbulkan pelbagai kasus pelanggaran HAM. Semasa pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.
Okky Madasari, yang juga turut aksi, menyatakan bahwa aksi ini untuk menyikapi situasi politik nasional dan iklim demokrasi Indonesia saat ini yang mengalami pelbagai tantangan dan ancaman. Menurutnya, aksi ini serentak dilakukan di berbagai kota.
“Kami masyarakat sipil di Jakarta, Jogja, Malang, dan di berbagai kota secara serentak akan membacakan deklarasi dalam menyikapi situasi politik Indonesia hari ini, mulai dari ancaman kecurangan pemilu, pengkhianatan terhadap demokrasi, dan juga tentu saja bagaimana agar kita terus bisa menyuarakan keadilan bagi korban-korban hak asasi manusia,” tutur Okky saat diwawancarai ARENA.
Selain itu, Okky juga menyatakan dengan tegas menolak pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penculikan kawan-kawan aktivis.
“Aksi kamisan ini terlihat membesar menjelang pilpres karena memang ada jelas kandidat yang terlibat dalam pelanggaran HAM terus mencalonkan diri…. Jangan sampai dia yang jelas-jelas terlibat dalam pelanggaran HAM terpilih menjadi presiden Indonesia,” tegasnya.
Restu Baskara, aktivis Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), mengatakan bahwa aksi kamisan ini mengkritik peristiwa-peristiwa yang akhir-akhir ini menjadi keprihatinannya untuk kelangsungan demokrasi.
“Misalnya soal putusan MK yang meluluskan Gibran jadi cawapres itu sudah dibuktikan melanggar kode etik, dan itu juga sudah jelas sebuah praktek KKN: korupsi, kolusi dan nepotisme. Nepotismenya itu sudah jelas sekali. Itu kemudian yang mengkhianati amanat gerakan 98,” tuturnya sewaktu diwawancarai ARENA.
Restu juga menyebutkan keprihatinannya soal Presiden Jokowi yang ikut serta berkampanye dan berpihak pada salah satu kubu. Menurutnya, itu bisa menjadikan demokrasi berjalan tidak lancar dan tidak adil. Karenanya, Restu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sudah melanggar etika.
“Dan kita berharap bahwa demokrasi harus dijunjung tinggi, setinggi mungkin. Jokowi harus mengubah sikapnya, bahkan kalau bisa meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan,” tegasnya.
Aksi kamisan kali ini diikuti oleh berbagai aktivis masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, aktivis pro demokrasi, serta keluarga dan teman-teman korban kasus pelanggaran HAM.
Reporter Wildan Humaidyi (Magang) | Redaktur: Mas Ahmad Zamzama N.