Lpmarena.com— Gerakan Perempuan untuk Keadilan Sejarah menggelar diskusi kolaboratif bertajuk “Pemerkosaan Mei 1998 adalah Luka Kita” pada Jumat (25/07). Diskusi ini menjadi medium untuk merawat sejarah dari perspektif korban serta memantik kesadaran kolektif guna melawan narasi sejarah versi negara.
Ita Fatia Nadia, Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia (RUAS), turut hadir sebagai pembicara. Ia mengenang pengalamannya sebagai pendamping korban dalam tragedi pemerkosaan massal Mei 1998. Ita menyatakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang hingga kini masih menganggap tragedi tersebut sebagai rumor.
“Peristiwa Mei 1998 bukan sekadar soal etnis Tionghoa, melainkan soal kemanusiaan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk terus berpihak kepada korban,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kekerasan seksual dalam tragedi tersebut berlangsung secara terstruktur dan sistematis, dengan korban yang mayoritas berasal dari kelompok etnis Tionghoa. Baginya, keberanian untuk terus menyuarakan kebenaran merupakan bentuk perlawanan terhadap negara yang telah melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Diskusi semacam ini, katanya, bukan hanya untuk mengenang, tetapi juga menciptakan ruang gerak dalam upaya mencegah peristiwa serupa terulang.
Alih-alih meminta maaf dan mengusut tuntas, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan yang dipimpin oleh Fadli Zon dinilai gagal menghadirkan narasi kebenaran dan keadilan. Maka Ita mengajak masyarakat supaya menolak segala bentuk penulisan ulang sejarah yang tidak berpihak kepada korban.
“Kita bukan hanya berutang kebenaran pada para korban, tetapi juga pada saksi, keluarga, dan seluruh masyarakat yang jumlahnya tak terhitung,” ujarnya.
Senada dengan Ita, Brigitta Isabella dari KUNCI Study Forum & Collective Yogyakarta juga menyampaikan pandangannya. Menurutnya, tragedi Mei 1998 bukan hanya soal simpati terhadap korban, tetapi juga pengakuan atas trauma massal yang ditimbulkan. Trauma itu, katanya, tak hanya dialami oleh korban, tetapi juga para saksi yang menyaksikan kekerasan tersebut secara langsung.
Brigitta mengaku, dampak tragedi itu turut menciptakan apa yang ia sebut sebagai genosida pengetahuan. Ia mengenang masa kecilnya yang penuh ketakutan dan kebingungan akibat kecemasan berlebih yang dirasakan oleh orang tuanya tanpa pernah ada pembicaraan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi.
“Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan apa pun, baik dari sekolah maupun dari orang tua,” katanya.
Karena itulah, Brigitta memilih menulis sebagai jalan untuk merawat ingatan tentang peristiwa tersebut. Namun ia selalu mewanti-wanti agar sadar terhadap posisi keberpihakkannya. Sebab menurutnya, pengetahuan bukan hanya soal siapa yang tahu lebih dulu, lebih banyak, atau lebih lengkap, tetapi juga soal bagaimana dan untuk siapa pengetahuan itu digunakan.
Maka, Brigitta mengecam keras sikap Fadli Zon yang menurutnya justru menggunakan posisinya sebagai orang berpengetahuan untuk menjilat kekuasaan. Ia menilai Fadli terlalu mengedepankan narasi teknis soal keakuratan data yang dihimpun oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), sembari memosisikan diri seolah lebih tahu dan lebih benar.
“Semakin ia menekankan superioritas pengetahuannya, semakin terlihat bahwa ia sedang membangun benteng untuk menolak kebenaran yang tidak nyaman baginya,” pungkasnya.
Reporter Rizqina Aida | Redaktur Ridwan Maulana