Lpmarena.com–Dalam pidatonya yang paling anyar, pidato Presiden Prabowo Subianto kembali menuai kecaman. Pidato tersebut disampaikan pada peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center, Senayan, pada Kamis (23/07).
“Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan, wartawan, jurnalis, pengamat, LSM,” ucap Prabowo.
Mengutip Tirto.id, istilah Londo Ireng muncul setelah Perang Jawa melawan Pangeran Diponegoro (1825-1830) yang menyebabkan kerugian pada pihak kolonial. Pasalnya, ribuan tentara Belanda tewas dalam pertempuran.
Pasca kejadian itu, pada 1831–1872, orang-orang dari Afrika Barat direkrut untuk menjadi tentara Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Mereka terutama berasal dari wilayah yang kini menjadi Ghana, Burkina Faso, Mali, Niger, Pantai Gading, dan Benin. Mereka juga menggunakan nama-nama khas Belanda.
Istilah Londo Ireng atau Zwarte Hollanders kemudian populer sebagai metafora untuk menggambarkan individu yang mengabdi pada bangsa lain ketimbang bangsanya sendiri.
Potongan video pidato Prabowo yang menyebut jurnalis dan kelompok masyarakat kritis lainnya sebagai Londo Ireng kemudian santer memenuhi linimasa di berbagai platform media sosial dan mendapat respons beragam dari khalayak digital.
***
Bagi Mirelle, ketertarikan menjadi jurnalis tidak bermula dari bangku sekolah. Ketertarikan itu justru tumbuh jauh sebelumnya, ketika ia masih kecil dan kerap melihat wartawan melaporkan peristiwa melalui layar televisi.
Saat memasuki Fakultas Filsafat UGM, ingatan kecil itu kembali muncul. Ia menemukan berbagai organisasi mahasiswa melalui media sosial fakultas, termasuk Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar.
“Dulu tuh maksudnya kayak pas masih bocah gitu. Masih kecil, terus kayak dulu kan nonton TV terus ngeliat ada liputan gitu-gitu. Cuman kan, itu bahkan bukan mimpi juga sih, kayak cuma asik-asikan aja,” tuturnya.
Mirelle kemudian bergabung dengan BPMF Pijar melalui penerimaan mahasiswa baru pada September. Ia datang tanpa bekal ilmu jurnalistik yang cukup memadai. Karena itu, salah satu ekspektasinya ketika bergabung adalah mempelajari kerja-kerja jurnalistik dari awal.
Namun, ada satu hal lain yang membuatnya tertarik: keberpihakan.
Sejak awal mengenal Pijar, Mirelle mendengar bahwa lembaga pers mahasiswa tersebut menempatkan keberpihakan sebagai salah satu prinsip dalam kerja jurnalistiknya. Baginya, keberpihakan bukan perkara yang sederhana.
“Ekspektasi aku selanjutnya setelah mengetahui itu, setelah aku masuk Pijar, maksudnya aku punya ekspektasi untuk lebih memahami sih. Kayak keberpihakan itu seperti apa? Gimana cara kita melakukannya?” ujarnya.
Hampir setahun bergelut di Pijar, ia menemukan pengalaman yang jauh berbeda dari bayangannya. Salah satu pengalaman yang paling membekas bagi Mirelle adalah sewaktu aksi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM. Kala itu, ia sebenarnya tidak datang sebagai reporter. Ia hanya menemani kawannya yang melakukan peliputan.
Di tengah pergerakan massa dan situasi yang berubah cepat, ia menyaksikan sendiri bagaimana kerja pers mahasiswa dituntut bergerak secepat peristiwa yang diliputnya. Setelah aksi berakhir, pekerjaan belum benar-benar selesai. Alih-alih pulang dan beristirahat, berita harus segera ditulis dan dinaikkan.
Meski tak ingat persis kapan, selang satu-dua hari setelah aksi tersebut, muncul kejadian lain yang membuat Mirelle mulai bersinggungan dengan risiko di luar aktivitas liputan. Akun Instagram miliknya tiba-tiba menerima notifikasi permintaan perubahan kata sandi melalui notifikasi pesan WhatsApp. Sehari sebelumnya, seorang kawannya yang ikut bersamanya juga menerima notifikasi serupa.
Mirelle kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpin redaksi dan pimpinan umum Pijar. Untuk sementara, ia memilih tidak membuka Instagram. Ia tidak mengetahui secara pasti apakah notifikasi tersebut merupakan upaya pembobolan atau hanya percobaan yang tidak berlanjut.
“Kalau misalkan memang mau diretas, itu maksudnya, kayak, jujur salah orang. Karena kayak IG aku nggak ada apa-apanya,” katanya.
Ia tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pengalaman traumatis. Namun, peristiwa itu memperlihatkan bahwa risiko kerja pers mahasiswa tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik di lapangan. Tekanan juga dapat muncul melalui ruang digital yang digunakan jurnalis sehari-hari.
Bagi Mirelle, pengalaman tersebut tidak membuatnya menjauh dari kerja pers mahasiswa. Ia justru tetap hadir dalam aksi yang digelar Koalisi Pers Mahasiswa (Persma) se-DIY bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Yogyakarta pada Minggu (26/7) di bundaran UGM sebagai respons atas pernyataan Prabowo yang menyebut wartawan dan jurnalis sebagai “Londo Ireng”.
Aksi teatrikal oleh Koalisi Pers Mahasiswa Yogyakarta dan penyampaian orasi politik oleh AJI Yogyakarta (foto: Alif Abdurrahman)
Dalam aksi tersebut, AJI Yogyakarta mengecam pernyataan Prabowo yang dinilai sangat tidak etis. Pasalnya, menurut AJI, pernyataan kepala negara memiliki bobot politik yang besar dan berpotensi membangun stigma buruk bagi kerja-kerja jurnalis yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.
“Itu bentuk serangan langsung terhadap jurnalis,” ungkap Hartanto Ardi Saputra, ketua AJI Yogyakarta pada Minggu (26/07).
Dirinya juga menegaskan bahwa kerja jurnalistik adalah untuk mengawasi kekuasaan alih-alih menjadi corong rezim.
“Kalau kemudian media itu hanya menjadi corong pemerintah, hanya memberitakan yang baik-baik tentang pemerintah, ya itu dia tidak menjalankan fungsi pers. Itu namanya humas negara,” jelas pria yang akrab disapa Rimba.
AJI Yogyakarta mendesak Prabowo secara khusus untuk memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada jurnalis dan menghormati kemerdekaan pers, mencabut kebijakan dan regulasi yang membuka ruang penyensoran terhadap informasi publik, termasuk mengevaluasi implementasi PP Nomor 71 Tahun 2019 dan mencabut Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 Tahun 2026 yang menjadi dasar pemblokiran media.
Gelap Gulita Masa Depan Kebebasan Pers dan Demokrasi
Usaha peretasan yang dialami Mirelle dan kawannya, adalah salah satu contoh kecil dari banyaknya kasus represivitas. AJI Indonesia mencatat, sepanjang tahun 2025, jurnalis mengalami setidaknya 89 kasus kekerasan. Dua di antaranya yang paling banyak terjadi ialah kekerasan fisik & serangan digital.
“Mulai dari kekerasan fisik, serangan digital, intimidasi aparat, hingga gugatan hukum. Selain itu, intervensi dan intimidasi pada ruang redaksi meningkat dan cenderung dinormalisasi. Berdasarkan catatan AJI, intervensi dari lingkar kekuasaan ini, berupa tuntutan untuk menghapus berita, hingga desakan agar tidak memberitakan isu tertentu,” kata Nany Afrida Ketua AJI Indonesia saat Konferensi Pers Catatan Awal Tahun 2026, 14 Januari 2026.
Barangkali masih segar di ingatan kita, Francisca Christy seorang jurnalis perempuan Tempo yang akrab disapa Cica yang dikirimi paket berisi kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis (20/3/2025). Atau kontributor Project Multatuli, Anggita Raissa, bersama tiga jurnalis dari Konde, Tempo, dan Mongabay, yang mengalami pengawasan, penolakan, hingga terpaksa dievakuasi saat hendak meliput dampak industri nikel di Pulau Obi, Maluku Utara.
Atau kasus yang menimpa jurnalis Pers Mahasiswa SUMA UI (Suara Mahasiswa Universitas Indonesia) yang menjadi target kekerasan dan intimidasi berupa penyebaran data pribadi tanpa izin, panggilan dan pesan berulang bernada ancaman, pelecehan verbal, ujaran kebencian, hingga upaya penguntitan pada pertengahan Juni lalu.
Mengutip laporan LBH Pers tentang kekerasan yang dialami Persma, sebanyak 71 LPM mengaku pernah mendapatkan kekerasan karena kerja jurnalistik selama 2023–2025.
Dalam laporan bertajuk “Merebut Ruang Aman, Mendorong Perlindungan Lembaga Pers Mahasiswa” itu, jenis kekerasan terbanyak yang dialami Persma berupa teror dan intimidasi verbal seperti ancaman hingga pemanggilan oleh pejabat kampus. Kekerasan lainnya berupa serangan digital kepada individu maupun akun media sosial hingga website berita.
Di UIN Sunan Kalijaga sendiri, kasus pemanggilan awak Persma juga pernah dialami oleh Putri Inayah, reporter LPM Rhetor FDK.
Putri membuat laporan berupa video yang mengabarkan PBAK 2023 di hari pertama. Waktu itu, mahasiswa baru membentangkan banner bernada protes tentang biaya pendidikan yang dinilai mahal dan mekanisme pinjam uang yang disediakan kampus melalui Danacita.
“Aku nggak melebih-lebihkan atau mengurangi (liputan tentang PBAK). Kejadian riilnya memang begitu,” ungkap Putri kepada ARENA waktu itu.
Di tengah maraknya represivitas terhadap jurnalis, Okky Madasari, pendiri Omong-omong Media, menilai demokrasi Indonesia ke depan akan semakin melemah. Dirinya menyebut bahwa kemerdekaan pers adalah syarat bagi hidupnya demokrasi.
“Ada jaminan atas kemerdekaan untuk memberitakan, untuk mengkritik. Nah kalau itu nanti dibungkam semua, nggak ada demokrasi,” ungkapnya kepada ARENA saat diwawancarai via daring pada Senin (27/07).
Lebih jauh, menurut Okky, ketika banyak media yang terafilasi dengan pemerintah dan perusahaan berita yang hanya mewartakan program rezim secara positif dengan menampik masalah yang jelas tampak dapat merugikan masyarakat banyak. Dirinya mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menelan banyak korban keracunan.
“Jadi akhirnya rakyat yang dirugikan. Kita semua akan bangkrut. Bangkrut secara finansial, bangkrut secara moral, bangkrut secara demokrasi,” tegas penulis buku Entrok itu.
Menurut Okky, komentar Prabowo tentang Londo Ireng tidak berdiri sendiri. Hal tersebut ia amini sebagai serangkaian upaya rezim untuk mendiskreditkan kerja jurnalis. Lebih jauh, ungkapan orang nomor wahid di Indonesia itu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap kerja-kerja jurnalistik sekaligus membuat rasa takut untuk mengkritisi berjalannya rezim.
“Ketakutan itu ada. Menurut saya bukan karena soal Londo Ireng atau soal kata-kata pemerintah. (Tapi) soal kebrutalan yang memang sudah ditargetkan untuk membungkam. Misalnya yang soal penyiraman air keras Andri Yunus, menurut saya pasti ikut mempengaruhi kondisi mental, kondisi keberanian teman-teman wartawan, media, itu pasti terpengaruh,” jelasnya.
Di tengah situasi saat ini, Okky menganggap perlu adanya media independen yang berani menyuguhkan berita alternatif. Menurutnya, hal tersebut penting untuk melawan narasi dan klaim sepihak rezim hingga merawat suara kritis yang bebas memberitakan apa pun sesuai kepentingan umum.
Dirinya mencontohkan beberapa media alternatif yang memuat temuan menarik soal silsilah Prabowo Subianto. Mengutip Bandung Bergerak, dari garis ibunya, Prabowo merupakan keturunan Benjamin Thomas Sigar, kepala distrik Langowan di Minahasa.
Catatan Soerabaijasch Handelsblad edisi 2 Februari 1880 menyebut Sigar sebagai salah satu kepala yang mengalami Perang Jawa melawan Diponegoro. Dalam catatan sejarah, ia berada di pihak pemerintah kolonial Belanda dan turut mengerahkan pasukan bantuan dari Minahasa untuk menghadapi perlawanan Diponegoro.
Keterlibatan itu terjadi pada 1829, ketika pasukan bantuan dari Manado dikirim ke Jawa. Pada 6–7 November, sekitar 50 pasukan bantuan Manado bergerak bersama Mayor Michiels dalam pengejaran terhadap pasukan Diponegoro di wilayah yang kini menjadi Wonosobo.
“Kita terus membutuhkan suara media-media alternatif, seperti teman-teman Persma,” pungkas Okky.
Reporter Alif Abdurrahman | Redaktur Wildan Humaidyi | Foto Alif Abdurrahman